Selama beberapa tahun terakhir ini, masalah HAM merupakan masalah yang aktual dibicarakan, balk di tingkat nasional maupun internasional. Masalah HAM ini telah menja¬di masalah yang sangat penting, sehingga oleh beberapa negara maju, masalah pelaksanaan HAM dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan bantuan kepada negara yang sedang berkembang. Masalah HAM sebenarnya bukan masa¬lah baru, karena kalau ditelusuri latar belakang sejarah¬nya, HAM telah dipelajari sejak jaman Yunani dan Romawi Kuno. Namun secara yuridis formal dan kelembagaan, HAM baru diakui setelah lahirnya Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) pada tahun 1948. Terhadap definisi HAM ini, terdapat berbagai penda¬pat di kalangan para ahli, meskipun pada intinya soma. Namun secara umum, HAM dapat diartikan sebagai hak kebeba¬san dart manusia yang secara alamiah melekat pada dirt manusia, dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia. Dalam perkembangannya, berbeda dengan pengertian HAM yang tidak dipermasalahkan lagi, masalah konsepsi HAM masih banyak diperdebatkan, terutama masalah universalitasnya. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan mengenai konsep HAM Barat dan Timur. Mengenai hal ini, Indonesia mengambil sikap untuk mengakui bahwa konsep HAM itu bersifat univer¬sal, namun di dalam pelaksanaannya di lapangan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dengan mempertimbangkan latar belakang budaya dan tingkat pembangunan suatu bangsa. Dalam pandangan pemerintah Indonesia, dalam konsepsi dan implementasi HAM perlu ada keseimbangan dan keserasian antara hak dan kewajinan antara individu, masyarakat, dan negara. HAM harus berjalan seining dengan kewajiban dan tanggung Jawab asasi. Dalam peraturan perundang-undangan RI, masalah HAM ini sudah banyak diatur. Di camping dalam beberapa pasal UUD 1945, di dalam beberapa ketentuan undang-undang telah diatur ketentuan-ketentuan HAM.